Haji Lulung Siap Galang Dukungan Hak Interpelasi DPRD ke Ahok
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Abraham Lunggana, Rabu 24 September 2014, menilai kinerja pemda DKI buruk. Alasannya program tidak berjalan dan penyerapan anggaran sepanjang tahun ini begitu rendah.
"Berapa anggaran belanja kita hari ini? Rp72 triliun. Penyerapan anggarannya berapa persen? Sampai bulan ke-9 ini baru 22 persen," ujar Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Menurut Lulung - sapaan Lunggana - selama ini tidak ada program pembangunan yang dilaksanakan duet Joko Widodo - Basuki T Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan, program kerja Pemda DKI dinilai tak memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh warga Jakarta.
Ditambah dengan kasus-kasus seperti sengketa Taman BMW dan carut marutnya Trans Jakarta, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai kepemimpinan Wakil Gubernur Ahok -sapaan Basuki T Purnama- di Jakarta bukanlah suatu hal yang layak dipertahankan.
"Dia cuma menaikkan pajak dan bikin susah rakyat," kata Lulung.
"Berapa anggaran belanja kita hari ini? Rp72 triliun. Penyerapan anggarannya berapa persen? Sampai bulan ke-9 ini baru 22 persen," ujar Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Menurut Lulung - sapaan Lunggana - selama ini tidak ada program pembangunan yang dilaksanakan duet Joko Widodo - Basuki T Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan, program kerja Pemda DKI dinilai tak memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh warga Jakarta.
Ditambah dengan kasus-kasus seperti sengketa Taman BMW dan carut marutnya Trans Jakarta, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai kepemimpinan Wakil Gubernur Ahok -sapaan Basuki T Purnama- di Jakarta bukanlah suatu hal yang layak dipertahankan.
"Dia cuma menaikkan pajak dan bikin susah rakyat," kata Lulung.
Demo FPI
Atas dasar penilian kinerja yang buruk itu, ia melanjutkan, DPRD DKI Jakarta mewacanakan penggunaan hak interpelasi kepada Pemda. Jika Pemda tak mampu menjawab pertanyaan parlemen daerah atas masalah efektifitas kinerja ini, isu pemecatan Ahok dari pucuk pimpinan eksekutif di provinsi DKI Jakarta bisa digulirkan.
Menurut Lulung, demo besar-besaran yang dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) hari ini menunjukkan bukti masyarakat tak puas dengan kinerja Pemda di bawah kepemimpinan Ahok.
Lulung pun semakin yakin untuk menggalang dukungan politik di parlemen daerah terkait hak interpelasi kepada Ahok selaku kepala daerah di ibu kota.
"Ini sudah jelas bahwa DPRD tidak sendiri. DPRD didukung oleh lapisan masyarakat. Ini baru FPI, kita lihat nanti siapa saja yang akan ikut bergabung. Ketika ada kelengkapan anggota dewan, kemudian kami dilantik, baru kami bekerja. Agenda pertamanya adalah interpelasi terhadap Wakil Gubernur," kata Lulung.
Menurut Lulung, demo besar-besaran yang dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) hari ini menunjukkan bukti masyarakat tak puas dengan kinerja Pemda di bawah kepemimpinan Ahok.
Lulung pun semakin yakin untuk menggalang dukungan politik di parlemen daerah terkait hak interpelasi kepada Ahok selaku kepala daerah di ibu kota.
"Ini sudah jelas bahwa DPRD tidak sendiri. DPRD didukung oleh lapisan masyarakat. Ini baru FPI, kita lihat nanti siapa saja yang akan ikut bergabung. Ketika ada kelengkapan anggota dewan, kemudian kami dilantik, baru kami bekerja. Agenda pertamanya adalah interpelasi terhadap Wakil Gubernur," kata Lulung.
0 komentar: